Contoh Skripsi Pendidikan Ekonomi (Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT))

Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

      Hakekat Negara,dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada Negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh Negara itu sendiri.Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita – cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu penggambaran tentang hakekat Negara ini mesti ada hubunganya dengan tujuan Negara,bahkan penggambaran tentang hakekat Negara biasanya disesuaikan dengan tujuan negaranya (Soehino, S.H, 2005: 146). Setiap bangsa dalam pendirianya tentu memiliki tujuan dan cita – cita yang hendak dicapai, begitupula bangsa Indonesia.Bangsa Indonesia mencurahkan tujuan pendirian bangsa dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam alinea keempat terseebut salah satu tujuanya adalah mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan social.

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial maka perlu dikembangkan sistem jaminan sosial yang sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.Dengan adanya pasal tersebut, Negara Indonesia tentu harus memperhatikan segala sesuatu untuk mewujudkan jaminan sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang dicita – citakan. Secara filosofis, fungsi Negara mengemban tugas penting yaitu melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Dalam rangka menyejahterakan rakyat itulah Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga negara (Hesti Puspitosari, 2011: 9).Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusi warga Negara atas jaminan sosial. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yangbermartabat”. Atas dasar tersebut, sudah jelas bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia dalam hal ini warga Negara Indonesia dalam pemberian jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan kesehatan sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia. Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa–bangsa didunia, termasuk Indonesia.

Pengakuan ini tercantum dalam deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca perang dunia II beberapa Negara mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health Coverage). Dalam sidang ke 58 tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Dengan adanya dasar tersebut, Indonesia sudah seharusnya dapat membuat sistem jaminan kesehatan yang bagus. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan perwujudan dari apa yang telah dibahas dalam siding ke 58 tahun 2005 di Jenewa WHA. Selanjutnya, melihat struktur kelembagaanya, BPJS bukan termasuk kementrian atau lembaga tetapi BPJS langsung dibawah pengawasan presiden RI.BPJS juga merupakan wali amanat atau juga dikenal dengan sebutan dana amanat.

Yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana amanat ini adalah komisaris dan dewan direksi. Namun perlu digaris bawahi,mereka hanya bertanggung jawab mengelola saja. Disisi lain dengan adanya investor pihak ketiga sudah seharusnya sebuah Perseroan Terbatas (PT) dapat dipailitkan seperti yang ada dalam undangundang PT. Namun, hal itu tidak terjadi pada BPJS ini,pada PT.BPJS tidak dapat dipalitkan. Menurut Pasal 5 UU SJSN menentukan bahwa BPJS dibentuk dengan Undang – Undang.Artinya pembentukan BPJS dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama Presiden dan DPR.Dilihat dari pembentukanya kedudukan BPJS sangat kuat,karena dasar hukum pembentukanya adalah Undang – undang yang menempati urutan ketiga dalam hierarki Peraturan Perundang –undangan berdasarkan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

            Mengingat pembentukan, status dan peranan BPJS dalam menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai program negara dalam rangka memenuhi hak setiap orang atas jaminan social sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, maka Pasal 46 UU BPJS menentukan bahwa BPJS hanya dapat dibubarkan oleh undang – undang.Tetapi pengataruanya lebih lanjutseharusnya sudah ada dalam pembahasan selanjutnya. Setiap rakyat Indonesia yang berjumlah lebiih kurang 250 juta jiwa berkeinginan untuk memiliki penghidupan yang layak serta jaminan sosial dalam hal ini jaminan kesehatan yang memadai. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah membentuk sistem jaminan sosial berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti tertuang dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.Dengan jumlah masyarakat yang merupakan jumlah terbanyak nomor 4 didunia Indonesia seharusnya mempunyai sistem jaminan kesehatan yang dapat men-cover seluruh warga Negara Indonesia.Hal itulah yang menjadi latar belakang penulis.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam suatu penulisan hukum agar terarah dan memiliki tujuan yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.   Bagaimana Struktur Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial paska Undang –undang Nomor 24 Tahun 2011?

2.    Bagaimana kedudukan Investor pihak ketiga dalam struktur kelembagaan BPJS?